Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Alasan yang dikemukakan beragam, mulai dari efisiensi anggaran, stabilitas politik lokal, hingga tingginya ongkos politik dalam pilkada langsung yang dinilai tidak sebanding dengan manfaatnya. Harus diakui, pilkada langsung memang menyisakan banyak persoalan, mulai dari politik uang, polarisasi sosial, hingga tingginya biaya kontestasi. Namun, di balik argumen-argumen tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: Apakah gagasan ini justru membawa kita mundur dari capaian demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Reformasi? Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD ini tidak hadir begitu saja. Ia menguat di tengah fase konsolidasi politik pasca-pemilu, ketika konfigurasi kekuasaan nasional dan daerah tengah ditata ulang. Dalam situasi politik yang semakin pragmatis, sebagian elite melihat mekanisme pemilihan melalui DPRD sebagai jalan pintas untuk menye...