Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label kontroversi

Alasan Dharma Pongrekun Somasi Pandji Pragiwaksono

JAKARTA, Erfa News – Pernyataan terbuka dari juru bicara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024, Dharma Pongrekun–Kun Wardana, yaitu Ikhsan Tualeka, mendapat perhatian masyarakat. Ia mengirimkan peringatan etis terbuka kepada komedian Pandji Pragiwaksono mengenai materi tersebut stand-up comedy bertajuk Mens Rea yang tayang di platform digital Netflix. Ikhsan menekankan bahwa surat peringatan tersebut bukan dimaksudkan sebagai tindakan hukum. Sebaliknya, hal itu merupakan bentuk protes etis terhadap materi komedi politik yang dianggapnya berpotensi merendahkan pemilih tertentu dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurut Ikhsan, materi Mens Rea bukan hanya mengkritik calon, tetapi juga menyebabkan lelucon yang dianggap meremehkan hak warga dalam memilih politik mereka. Kondisi ini menjadi dasar dari somasi etika terbuka tersebut. "Yang menjadi permasalahan bukanlah perbedaan pandangan politik, tetapi cara berpikir yang meremehkan hak politik sebagian warga,...

Orang yang Membiarkan Orang Lain Mengambil Kendali Sering Kehilangan 6 Konflik Internal Ini, Menurut Psikologi

Peran Konflik Internal dalam Kehidupan Orang yang Tidak Pernah Mengambil Keputusan Besar Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat orang-orang yang tampak "mengalir saja". Mereka jarang mengambil keputusan besar, lebih sering mengikuti arahan orang lain, dan cenderung menyerahkan kendali hidup—baik dalam hubungan, pekerjaan, maupun pilihan pribadi—kepada pihak lain. Dari luar, sikap ini sering disalahartikan sebagai kerendahan hati, fleksibilitas, atau sifat santai. Namun, psikologi memandang fenomena ini dengan kacamata yang lebih dalam. Di balik kebiasaan membiarkan orang lain mengambil kendali, sering kali tersembunyi konflik internal yang kompleks. Konflik-konflik ini tidak selalu disadari, tetapi diam-diam memengaruhi cara seseorang memandang diri sendiri, membuat keputusan, dan menjalani hidup. Berikut adalah enam konflik internal yang kerap dialami oleh orang-orang yang terbiasa menyerahkan kendali kepada orang lain, menurut perspektif psikologi: 1. Konflik ...

Ketegangan Partai dan Ormas 2025: Persaingan Kursi, Pergeseran, dan Perdamaian

Dinamika Partai Politik dan Ormas di Indonesia Tahun 2025 Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh dinamika bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) besar di Indonesia. Berbagai konflik internal muncul ke permukaan, mulai dari pemberhentian pimpinan, dualisme kepengurusan, gugatan hukum, hingga pergeseran kader lintas partai. Di balik ketegangan tersebut, upaya rekonsiliasi dan penataan ulang organisasi menjadi penanda penting perjalanan demokrasi internal sepanjang tahun ini. Konflik Internal PBNU: Penggulingan Gus Yahya Salah satu dinamika paling menyita perhatian publik pada 2025 adalah konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Polemik bermula dari penyelenggaraan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang menghadirkan Peter Berkowitz, tokoh yang dikaitkan dengan Zionisme. Langkah tersebut memicu reaksi keras dari internal PBNU. Dalam rapat Pengurus Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025, tindakan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staqu...

Dampak Sengketa Tanah Eks Wapres Jusuf Kalla, Anggota DPR Sindir: Apa Lagi yang Diharapkan Rakyat Kecil?

Sengketa Tanah yang Melibatkan Tokoh Penting dan Kebutuhan Reformasi Sistem Kasus sengketa lahan antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) kembali mengungkapkan tantangan serius dalam sistem tata kelola tanah di Indonesia. Masalah ini tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga menunjukkan bahwa malaadministrasi dan praktik mafia tanah masih marak terjadi. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan lembaga terkait menjadi sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat. Persoalan Administrasi Pertanahan yang Amburadul Anggota Komisi II DPR, Azis Subekti, menyampaikan bahwa kasus yang menimpa Jusuf Kalla adalah bukti nyata bahwa siapa pun bisa menjadi korban dari buruknya tata kelola tanah. Ia menilai bahwa masalah administrasi pertanahan yang amburadul dan praktik mafia tanah bukanlah isu remeh, melainkan ancaman nyata bagi masyarakat. “Kalau seorang mantan Wakil Presiden saja bisa menjadi korban salah kelola administrasi p...