Dinamika Partai Politik dan Ormas di Indonesia Tahun 2025
Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh dinamika bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) besar di Indonesia. Berbagai konflik internal muncul ke permukaan, mulai dari pemberhentian pimpinan, dualisme kepengurusan, gugatan hukum, hingga pergeseran kader lintas partai. Di balik ketegangan tersebut, upaya rekonsiliasi dan penataan ulang organisasi menjadi penanda penting perjalanan demokrasi internal sepanjang tahun ini.
Konflik Internal PBNU: Penggulingan Gus Yahya
Salah satu dinamika paling menyita perhatian publik pada 2025 adalah konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Polemik bermula dari penyelenggaraan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang menghadirkan Peter Berkowitz, tokoh yang dikaitkan dengan Zionisme. Langkah tersebut memicu reaksi keras dari internal PBNU.
Dalam rapat Pengurus Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025, tindakan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dinilai telah mencemarkan nama baik organisasi. Rapat tersebut menyimpulkan bahwa Gus Yahya melanggar Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025. Syuriyah PBNU pun meminta Gus Yahya mengundurkan diri dalam waktu tiga hari sejak surat keputusan diterima.
Namun, hingga tenggat waktu berlalu, Gus Yahya tidak mengundurkan diri. Situasi kian memanas setelah beredar Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menyatakan Gus Yahya tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 dan diminta melepas seluruh atribut jabatannya.
Di tengah polemik tersebut, Rais Syuriyah PBNU kemudian mengumumkan Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU melalui rapat pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Namun, Gus Yahya kembali menyatakan penetapan tersebut tidak sah karena pleno tidak memenuhi syarat karena hanya diundang oleh Syuriyah tanpa melibatkan Tanfidziyah.
Konflik panjang ini akhirnya menemui titik temu menjelang akhir tahun. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya sepakat melakukan islah dalam pertemuan yang diprakarsai para masyayikh dan mustasyar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025).
Dualisme PPP Pascamuktamar
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga dilanda konflik kepemimpinan susai Muktamar X pada 27–28 September 2025. Dalam forum tersebut, dua kubu mengeklaim kemenangan secara aklamasi, yakni kubu Muhammad Mardiono dan kubu Agus Suparmanto. Kedua kubu bahkan sama-sama mendaftarkan kepengurusan hasil muktamar ke Kementerian Hukum.
Pemerintah melalui Kementerian Hukum akhirnya mengesahkan kepengurusan Mardiono. Setelahnya, Mardiono menyatakan akan merangkul kubu Agus. Upaya rekonsiliasi kemudian difasilitasi Kementerian Hukum hingga kedua kubu sepakat islah pada 6 Oktober 2025. Mardiono tetap menjadi ketua umum, sementara Agus Suparmanto ditunjuk sebagai wakil ketua umum.
Namun, rekonsiliasi elite tidak sepenuhnya meredam konflik. Sehari setelah islah, mantan Ketua DP LN PPP Malaysia, Muhamad Zainul Arifin, menggugat keabsahan Muktamar X ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Elite Nasdem Hijrah ke PSI
Dinamika internal juga terjadi di Nasdem menyusul hengkangnya dua elite partai, yakni Ahmad Ali dan Bestari Barus, ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI melantik Ahmad Ali sebagai Ketua Harian dan Bestari Barus sebagai pengurus DPP PSI periode 2025–2030.
Sekjen Nasdem Hermawi Taslim mengatakan bahwa keduanya belum mengajukan pengunduran diri saat dilantik. Namun, Hermawi menilai kepindahan itu sebagai pengakuan atas kaderisasi Nasdem oleh parpol lain, termasuk PSI.
PDI-P Diterpa Kasus Hasto
PDI-P menghadapi ujian besar ketika Sekjen Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Februari 2025 dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap terkait Harun Masiku. Meskipun ditahan, PDI-P tidak langsung menunjuk sekjen baru hingga Hasto dibebaskan usai memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto yang disetujui DPR akhir Juli 2025.
Kongres ke-6 partai pun digelar awal Agustus 2025 di Bali. Namun, Hasto saat itu tidak masuk struktur organisasi terbaru. Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum memilih merangkap jabatan tersebut sementara waktu. Hampir dua pekan seusai kongres, situasi pun berubah. Megawati kembali menunjuk Hasto sebagai Sekjen PDI-P untuk periode 2025–2030.
Amien Rais Diduga Digugat Kader Partai Ummat
Konflik internal Partai Ummat mencuat sepanjang 2025 setelah sejumlah kader menggugat struktur kepengurusan baru partai dan perubahan AD/ART yang dinilai memusatkan kekuasaan di Majelis Syuro kepemimpinan Amien Rais. Gugatan terhadap SK pengesahan kepengurusan dan perubahan AD/ART telah terdaftar di PTUN Jakarta dengan nomor M.HH-6.AH.11.03 Tahun 2025.
Sebaliknya, Ketua Umum Partai Ummat Kubu Amien Rais, Ridho Rahmadi menyebutkan, gugatan itu muncul akibat ketidakpahaman kader. Dia menjelaskan bahwa sejak awal, Partai Ummat telah mengadopsi konsep Majelis Syuro. Ridho menegaskan bahwa langkah para kader yang mengajukan gugatan tersebut tidak akan mengganggu soliditas Partai Ummat.