Kondisi Darurat di Aceh Pasca-Bencana
Di tengah keterpurukan yang terjadi setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir November 2025, masyarakat masih berjuang untuk bangkit. Wilayah-wilayah seperti Aceh Tamiang dan Aceh Utara mengalami kerusakan parah yang mengancam kehidupan sehari-hari.
Kerusakan Berat di Aceh Tamiang
Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah paling terdampak. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menjelaskan bahwa seluruh wilayah administratif di daerahnya terkena dampak bencana. Dari 12 kecamatan dengan 216 desa, semua terkena banjir bandang dan dalam kondisi lumpuh, baik dari segi pemerintahan, TNI-Polri, maupun perekonomian.
Armia menyebutkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 4.839 rumah warga hilang tersapu banjir, terutama di kawasan bantaran sungai. Selain itu, 8.509 rumah mengalami rusak berat, 9.366 rumah rusak sedang, dan 15.174 rumah rusak ringan. Armia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan telah melakukan upaya pemulihan selama lebih dari satu bulan terakhir.
Namun, kendala utama adalah infrastruktur yang rusak parah. Empat jembatan utama putus, yakni di Desa Baleng Karang, Pematang Durian, Lubuk Sidup, dan Desa Pangkalan. Armia meminta bantuan alat berat dalam jumlah besar untuk percepatan pembersihan lumpur yang masih menimbun seluruh desa.
Kondisi di Aceh Utara
Di Aceh Utara, kondisi tidak kalah memprihatinkan. Dari 27 kecamatan, sebanyak 25 kecamatan dan 696 desa terdampak. Jumlah warga terdampak mencapai 124.000 kepala keluarga atau sekitar 433.000 jiwa. Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil menyebutkan, korban meninggal mencapai 213 orang, enam orang hilang, dan 2.127 orang luka-luka.
Ismail juga menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah pusat yang belum memberikan perhatian yang cukup. Ia menduga bahwa minimnya perhatian pusat terjadi karena lumpuhnya sinyal komunikasi, sehingga bencana di Aceh Utara tidak viral. Ismail bahkan pernah menangis demi meminta bantuan pesawat kepada pemerintah pusat untuk mengirim logistik ke wilayah terisolasi.
Upaya Pemulihan oleh Pemerintah
Pemerintah pusat menyatakan komitmen mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan pembangunan kembali desa-desa rusak di Aceh menggunakan APBN. Sementara itu, pemerintah daerah Aceh Tamiang mengusulkan pembangunan lebih dari 15.000 hunian tetap bagi warga terdampak.
Di sektor kelistrikan, Direktur Utama PLN Darmawan mengakui bahwa kerusakan kali ini jauh lebih masif dibanding tsunami 2004. Dari total 23 kabupaten dan kota, sebagian besar wilayah sudah kembali menikmati pasokan listrik. Namun, masih terdapat delapan kabupaten yang pemulihan kelistrikannya belum sepenuhnya rampung.
Di bidang infrastruktur, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan pihaknya telah mengerahkan sebanyak 22 jembatan Bailey ke wilayah terdampak bencana. Selain itu, terdapat 14 jembatan Bailey dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta 39 jembatan Armco telah disiapkan di Aceh. Meskipun ada kendala medan dan pendanaan, pihaknya akan terus bekerja untuk menangani kerusakan infrastruktur penghubung di wilayah terdampak bencana.
Perbaikan Air Bersih
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menambahkan, pendangkalan dan pelebaran sungai akibat bencana menjadi penyebab krisis air bersih. Namun, pemerintah menargetkan instalasi pengolahan air bersih dapat kembali beroperasi dalam tiga hingga empat bulan. Harapan pemerintah adalah beberapa water treatment plant yang berkapasitas sekitar 20 liter per detik bisa segera terbangun di beberapa titik.