Vagina Nihilista

JAKARTA, Erfa News – Pernyataan terbuka dari juru bicara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024, Dharma Pongrekun–Kun Wardana, yaitu Ikhsan Tualeka, mendapat perhatian masyarakat. Ia mengirimkan peringatan etis terbuka kepada komedian Pandji Pragiwaksono mengenai materi tersebut stand-up comedy bertajuk Mens Rea yang tayang di platform digital Netflix. Ikhsan menekankan bahwa surat peringatan tersebut bukan dimaksudkan sebagai tindakan hukum. Sebaliknya, hal itu merupakan bentuk protes etis terhadap materi komedi politik yang dianggapnya berpotensi merendahkan pemilih tertentu dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurut Ikhsan, materi Mens Rea bukan hanya mengkritik calon, tetapi juga menyebabkan lelucon yang dianggap meremehkan hak warga dalam memilih politik mereka. Kondisi ini menjadi dasar dari somasi etika terbuka tersebut. "Yang menjadi permasalahan bukanlah perbedaan pandangan politik, tetapi cara berpikir yang meremehkan hak politik sebagian warga,...

Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Alasan yang dikemukakan beragam, mulai dari efisiensi anggaran, stabilitas politik lokal, hingga tingginya ongkos politik dalam pilkada langsung yang dinilai tidak sebanding dengan manfaatnya. Harus diakui, pilkada langsung memang menyisakan banyak persoalan, mulai dari politik uang, polarisasi sosial, hingga tingginya biaya kontestasi. Namun, di balik argumen-argumen tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: Apakah gagasan ini justru membawa kita mundur dari capaian demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Reformasi? Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD ini tidak hadir begitu saja. Ia menguat di tengah fase konsolidasi politik pasca-pemilu, ketika konfigurasi kekuasaan nasional dan daerah tengah ditata ulang. Dalam situasi politik yang semakin pragmatis, sebagian elite melihat mekanisme pemilihan melalui DPRD sebagai jalan pintas untuk menye...

Prediksi Adi Prayitno: Isu Ijazah Palsu Jokowi Akan Berlanjut Hingga 2026 Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan keyakinannya bahwa isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan terus menjadi perbincangan hingga tahun 2026. Menurutnya, kasus ini akan memasuki babak baru yang lebih serius, yaitu proses hukum. Adi menegaskan bahwa ia sangat yakin bahwa isu ini tidak akan berhenti di tahun 2026. "Saya termasuk yang yakin 1000 persen bahwa isu soal ijazah itu akan terus berlanjut hingga di 2026," ujarnya dalam tayangan program 'Bola Liar' Kompas TV, Jumat (2/1/2026). Menurut Adi, kasus ijazah Jokowi kini sudah memasuki tahap hukum. Hal ini terjadi karena adanya laporan dari pihak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Dalam waktu beberapa bulan terakhir, kasus ini masih ramai diperdebatkan antara kubu Jokowi dan kubu Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, serta para penuding ijazah Jokowi lainnya. Kini, Ro...

Pergantian Kepemimpinan PDIP Solo: Aria Bima Jadi Ketua Baru Peta kekuatan politik di tubuh PDI Perjuangan Kota Solo kini resmi memasuki babak baru. Penunjukan Yohanes Aria Bima Trihastoto sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo untuk masa bakti 2026–2030 menandai perubahan besar dalam struktur partai di kota ini. Aria Bima menggantikan FX Hadi Rudyatmo, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua DPC PDIP Solo selama periode yang cukup panjang. FX Rudy dikenal sebagai figur yang selalu mendapat kepercayaan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, dengan penunjukan Aria Bima, PDIP Solo kini memiliki pemimpin baru yang akan membawa arah baru bagi partai di kota tersebut. Siapa Aria Bima? Aria Bima atau Yohanes Aria Bima Trihastoto adalah seorang politisi senior PDIP yang telah lebih dari dua puluh tahun berkiprah di Senayan. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI periode 2024–2029. Posisi ini menjadikannya sebagai tokoh penting dalam pe...

Dinamika Partai Politik dan Ormas di Indonesia Tahun 2025 Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh dinamika bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) besar di Indonesia. Berbagai konflik internal muncul ke permukaan, mulai dari pemberhentian pimpinan, dualisme kepengurusan, gugatan hukum, hingga pergeseran kader lintas partai. Di balik ketegangan tersebut, upaya rekonsiliasi dan penataan ulang organisasi menjadi penanda penting perjalanan demokrasi internal sepanjang tahun ini. Konflik Internal PBNU: Penggulingan Gus Yahya Salah satu dinamika paling menyita perhatian publik pada 2025 adalah konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Polemik bermula dari penyelenggaraan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang menghadirkan Peter Berkowitz, tokoh yang dikaitkan dengan Zionisme. Langkah tersebut memicu reaksi keras dari internal PBNU. Dalam rapat Pengurus Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025, tindakan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staqu...

Erfa News , JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk menengahi polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 usai Kapolri Listyo Sigit menerbitkan Perpol No.10/2025. Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menuntaskan polemik terkait jabatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar struktur. "Penyusunan PP jelas akan lebih cepat dibanding menyusun UU. Karena itu, Presiden memilih pengaturan melalui PP," kata Yusril dilansir dari Antara , Senin (22/12/2025). Dia mengatakan langkah penyusunan PP dipilih dibandingkan langsung merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), agar pembahasannya terfokus. Dia menjelaskan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara tegas mengatur bahwa jabatan ...

Erfa News.CO.ID, JAKARTA — Ketika kepercayaan publik mulai runtuh dan luka nasional belum sepenuhnya sembuh, cara sebuah negara mencari kebenaran menjadi ujian moral yang sangat penting. Di Israel, rencana penyelidikan atas kegagalan menjelang serangan 7 Oktober justru memicu kemarahan luas, karena sosok yang paling dipertanyakan kini ingin memimpin proses pencarian jawaban itu sendiri. Kabar bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan memimpin penyelidikan atas kegagalan pemerintahannya sendiri menjelang serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 menuai kritik tajam dari berbagai kalangan di seluruh Israel. Seruan untuk membentuk komisi penyelidikan negara, yang dipimpin oleh hakim Mahkamah Agung yang masih menjabat atau yang telah pensiun, telah menggema sejak serangan tersebut terjadi. Tokoh-tokoh militer senior, keluarga dari para korban yang tewas atau ditawan pada 7 Oktober, serta hasil jajak pendapat publik Israel secara luas mendukung pembentukan komisi peny...

Kasus Pembunuhan Anak Politisi PKS di Banten Pembunuhan MAHM (9 tahun), putra dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maman Suherman, terjadi di rumahnya yang berada di Perumahan BBS 3, Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Kejadian tragis ini terungkap pada Selasa (16/12/2025), saat korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kamar rumahnya. Tubuh MAHM dipenuhi luka tusukan akibat benda tajam dengan total 19 luka, serta tiga luka memar yang diduga disebabkan oleh benda tumpul. Selain itu, bercak darah juga ditemukan di sejumlah sudut rumah, mengindikasikan bahwa kekerasan terjadi di lebih dari satu titik. Polisi menyatakan bahwa kematian bocah tersebut bukan disebabkan oleh aksi perampokan. Meskipun hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan, polisi telah memperoleh titik terang terkait identitas terduga pelaku. Namun, penyelidikan masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu tantangan utama adalah tidak ditemukannya senjata atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. ...

Kritik terhadap Penanganan Kasus Ijazah Presiden Jokowi Guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof Ciek Julyati Hisyam, kembali menyampaikan kritiknya terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam sebuah program "Catatan Demokrasi" di tvOne, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Polda Metro Jaya yang baru menunjukkan ijazah Jokowi kepada Roy Suryo Cs dalam gelar perkara khusus pada Senin (15/12/2025). Menurut Ciek, seharusnya penyidik sudah menunjukkan ijazah asli Jokowi dari awal pemeriksaan pelapor dan terlapor. Ia menilai bahwa ijazah tersebut seharusnya bisa diperiksa oleh Roy Suryo dan timnya agar dapat dibuktikan keasliannya. Proses Pemeriksaan Ijazah Jokowi Ciek mengungkapkan bahwa ijazah Jokowi sebenarnya ada di tangan Presiden, tetapi dalam proses pemeriksaan, ijazah tersebut tidak pernah ditunjukkan secara langsung kepada Roy Suryo. Menurutnya, ini menjadi pertanyaan besar mengapa ijazah tidak diserahkan seja...

Ringkasan Berita Artikel ini menyajikan kumpulan contoh soal Penilaian Akhir Semester (PAS) Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 8 SMP Semester 1 Tahun 2025 lengkap dengan kunci jawaban. Soal-soal ini disusun berdasarkan Kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2025/2026 dan dirancang untuk membantu siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi PAS/SAS. Tujuan dari artikel ini adalah memberikan bahan latihan bagi siswa, sehingga mereka dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan dalam menghadapi ujian. Soal-soal yang tersedia bisa digunakan sebagai bahan belajar di rumah maupun untuk menguji pemahaman siswa secara mandiri. Berikut beberapa contoh soal dan jawabannya: Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun (40-132 H/661-750 M). Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya, pendirinya bernama.... a. Abdul Malik bin Marwan b. Walid bin Abdul Malik c. Muawiyah bin Abu Sufyan d. Umar bin Abdul Aziz Jawaban: C Kemajuan suatu bangsa selalu ditandai dengan kemajua...

Sengketa Tanah yang Melibatkan Tokoh Penting dan Kebutuhan Reformasi Sistem Kasus sengketa lahan antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) kembali mengungkapkan tantangan serius dalam sistem tata kelola tanah di Indonesia. Masalah ini tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga menunjukkan bahwa malaadministrasi dan praktik mafia tanah masih marak terjadi. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan lembaga terkait menjadi sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat. Persoalan Administrasi Pertanahan yang Amburadul Anggota Komisi II DPR, Azis Subekti, menyampaikan bahwa kasus yang menimpa Jusuf Kalla adalah bukti nyata bahwa siapa pun bisa menjadi korban dari buruknya tata kelola tanah. Ia menilai bahwa masalah administrasi pertanahan yang amburadul dan praktik mafia tanah bukanlah isu remeh, melainkan ancaman nyata bagi masyarakat. “Kalau seorang mantan Wakil Presiden saja bisa menjadi korban salah kelola administrasi p...