Vagina Nihilista

JAKARTA, Erfa News - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 diprediksi meleset dari target semula sebesar 5,7 sampai 6 persen. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam proyeksi terbaru mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi pada akhir 2025 diperkirakan berada di level 5,45 persen. Namun demikian, proyeksi tersebut ternyata masih terlalu optimistis dibandingkan dengan proyeksi beberapa pengamat ekonomi. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 berkisar antara 5 hingga 5,1 persen. "Saya rasa pertumbuhannya masih terbatas di kisaran 5 hingga 5,1 persen," kata dia kepada Erfa News, Jumat (9/1/2025). Ia menambahkan, liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta insentif fiskal yang digelontorkan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Terutama di sektor transportasi dan akomodasi, serta perdagangan," imbuh dia. Sementara...

Kondisi Darurat di Aceh Pasca-Bencana Di tengah keterpurukan yang terjadi setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir November 2025, masyarakat masih berjuang untuk bangkit. Wilayah-wilayah seperti Aceh Tamiang dan Aceh Utara mengalami kerusakan parah yang mengancam kehidupan sehari-hari. Kerusakan Berat di Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah paling terdampak. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menjelaskan bahwa seluruh wilayah administratif di daerahnya terkena dampak bencana. Dari 12 kecamatan dengan 216 desa, semua terkena banjir bandang dan dalam kondisi lumpuh, baik dari segi pemerintahan, TNI-Polri, maupun perekonomian. Armia menyebutkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 4.839 rumah warga hilang tersapu banjir, terutama di kawasan bantaran sungai. Selain itu, 8.509 rumah mengalami rusak berat, 9.366 rumah rusak sedang, dan 15.174 rumah rusak ringan. Armia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan te...

Erfa News , JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk menengahi polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 usai Kapolri Listyo Sigit menerbitkan Perpol No.10/2025. Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menuntaskan polemik terkait jabatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar struktur. "Penyusunan PP jelas akan lebih cepat dibanding menyusun UU. Karena itu, Presiden memilih pengaturan melalui PP," kata Yusril dilansir dari Antara , Senin (22/12/2025). Dia mengatakan langkah penyusunan PP dipilih dibandingkan langsung merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), agar pembahasannya terfokus. Dia menjelaskan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara tegas mengatur bahwa jabatan ...

Erfa News.CO.ID, JAKARTA — Ketika kepercayaan publik mulai runtuh dan luka nasional belum sepenuhnya sembuh, cara sebuah negara mencari kebenaran menjadi ujian moral yang sangat penting. Di Israel, rencana penyelidikan atas kegagalan menjelang serangan 7 Oktober justru memicu kemarahan luas, karena sosok yang paling dipertanyakan kini ingin memimpin proses pencarian jawaban itu sendiri. Kabar bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan memimpin penyelidikan atas kegagalan pemerintahannya sendiri menjelang serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 menuai kritik tajam dari berbagai kalangan di seluruh Israel. Seruan untuk membentuk komisi penyelidikan negara, yang dipimpin oleh hakim Mahkamah Agung yang masih menjabat atau yang telah pensiun, telah menggema sejak serangan tersebut terjadi. Tokoh-tokoh militer senior, keluarga dari para korban yang tewas atau ditawan pada 7 Oktober, serta hasil jajak pendapat publik Israel secara luas mendukung pembentukan komisi peny...

Upaya Bantuan Internasional untuk Penanganan Bencana di Sumatera Pemerintah Indonesia masih menahan izin masuk bantuan asing yang ditawarkan oleh berbagai lembaga internasional untuk membantu penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Bencana tersebut telah melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025. Hingga kini, kondisi di sejumlah daerah terdampak masih jauh dari pulih. Kondisi Terkini di Wilayah Terdampak Warga setempat mengeluhkan keterbatasan akses jalan akibat infrastruktur yang rusak parah. Selain itu, pasokan makanan dan air bersih juga menjadi persoalan utama, terutama di lokasi-lokasi pengungsian. Ribuan rumah dilaporkan hancur, tersapu banjir bandang, atau tertimbun material longsor. Dampak bencana kian terasa dengan bertambahnya jumlah korban jiwa. Data sementara mencatat bahwa korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah melampaui angka 1.000 orang....

Sengketa Tanah yang Melibatkan Tokoh Penting dan Kebutuhan Reformasi Sistem Kasus sengketa lahan antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) kembali mengungkapkan tantangan serius dalam sistem tata kelola tanah di Indonesia. Masalah ini tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga menunjukkan bahwa malaadministrasi dan praktik mafia tanah masih marak terjadi. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan lembaga terkait menjadi sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat. Persoalan Administrasi Pertanahan yang Amburadul Anggota Komisi II DPR, Azis Subekti, menyampaikan bahwa kasus yang menimpa Jusuf Kalla adalah bukti nyata bahwa siapa pun bisa menjadi korban dari buruknya tata kelola tanah. Ia menilai bahwa masalah administrasi pertanahan yang amburadul dan praktik mafia tanah bukanlah isu remeh, melainkan ancaman nyata bagi masyarakat. “Kalau seorang mantan Wakil Presiden saja bisa menjadi korban salah kelola administrasi p...