Langsung ke konten utama

Dampak Sengketa Tanah Eks Wapres Jusuf Kalla, Anggota DPR Sindir: Apa Lagi yang Diharapkan Rakyat Kecil?

Dampak Sengketa Tanah Eks Wapres Jusuf Kalla, Anggota DPR Sindir: Apa Lagi yang Diharapkan Rakyat Kecil?

Sengketa Tanah yang Melibatkan Tokoh Penting dan Kebutuhan Reformasi Sistem

Kasus sengketa lahan antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) kembali mengungkapkan tantangan serius dalam sistem tata kelola tanah di Indonesia. Masalah ini tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga menunjukkan bahwa malaadministrasi dan praktik mafia tanah masih marak terjadi. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan lembaga terkait menjadi sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat.

Persoalan Administrasi Pertanahan yang Amburadul

Anggota Komisi II DPR, Azis Subekti, menyampaikan bahwa kasus yang menimpa Jusuf Kalla adalah bukti nyata bahwa siapa pun bisa menjadi korban dari buruknya tata kelola tanah. Ia menilai bahwa masalah administrasi pertanahan yang amburadul dan praktik mafia tanah bukanlah isu remeh, melainkan ancaman nyata bagi masyarakat.

“Kalau seorang mantan Wakil Presiden saja bisa menjadi korban salah kelola administrasi pertanahan, apalagi rakyat kecil yang tidak punya akses kuasa dan jaringan,” ujarnya.

Azis menyoroti data nasional yang menunjukkan adanya ribuan sengketa tanah belum terselesaikan. Pada tahun 2024, tercatat sedikitnya 11.083 sengketa tanah, 506 konflik, dan 24.120 perkara tanah. Tingkat penyelesaian baru mencapai 46,88 persen. Hingga bulan Oktober 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat 6.015 kasus pertanahan yang diterima dan 50 persen sudah diselesaikan. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh kasus masih belum tuntas dan berpotensi menimbulkan konflik baru.

Masyarakat Kecil sebagai Korban Utama

Menurut Azis, masyarakat kecil menanggung risiko paling besar dalam situasi seperti ini. Pada 2024 saja, terdapat lebih dari dua ribu kasus pertanahan yang menyangkut petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya. Banyak dari mereka tidak memiliki kemampuan hukum, akses informasi, atau jaringan politik untuk memperjuangkan haknya.

“Di sinilah negara harus hadir secara aktif, bukan pasif,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kehadiran negara yang proaktif sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Azis menilai bahwa kasus yang membuat JK merasa dirugikan akibat kesalahan administrasi di BPN harus menjadi peringatan keras serta momentum untuk melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh.

Tuntutan Perbaikan Sistem dan Transparansi

Azis menyampaikan bahwa tidak boleh lagi ada ruang abu-abu yang memungkinkan terjadinya sertifikat ganda, manipulasi data, maupun praktik percaloan yang merugikan warga negara. Ia juga mendorong Kementerian ATR/BPN untuk membuka akses penanganan kasus bagi masyarakat kecil, bukan hanya untuk kasus-kasus besar yang mendapat sorotan.

Ia menyambut baik langkah Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang berkomitmen membersihkan institusi dari oknum yang bermain dalam urusan tanah. Azis menilai percepatan digitalisasi, transparansi, dan penguatan sistem pengawasan merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

Pernyataan dari PT GMTD

PT GMTD menegaskan bahwa mereka tidak gentar menghadapi klaim tersebut. Perusahaan bersikukuh bahwa bidang tanah yang berada di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, telah mereka dapatkan melalui proses pembelian resmi. Presiden Direktur PT GMTD Tbk, Ali Said, menyebutkan bahwa seluruh proses perolehan tanah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku pada saat itu.

“Berdasarkan proses pembelian dan pembebasan lahan yang dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai ketentuan hukum pada periode 1991–1998,” ujar Ali Said.

Ali menjelaskan bahwa pada periode tersebut PT GMTD Tbk menjadi satu-satunya entitas yang memiliki hak dan kewenangan resmi untuk melakukan transaksi tanah di kawasan Metro Tanjung Bunga. Oleh karena itu, ia menilai bahwa klaim apa pun yang diajukan oleh pihak lain terhadap tanah tersebut tidak memiliki pijakan hukum.

Penutup

Kasus sengketa tanah yang melibatkan tokoh penting seperti Jusuf Kalla menjadi peringatan keras akan pentingnya reformasi sistem tata kelola tanah. Negara harus hadir secara aktif untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat. Dengan transparansi, digitalisasi, dan penguatan pengawasan, diharapkan Indonesia dapat mengembalikan fungsi tanah sebagai sumber keadilan hidup yang adil bagi semua kalangan.


Label:

Postingan populer dari blog ini

Saksi Bisu Masa Kejayaan Orang Tua

Saksi Bisu Masa Kejayaan Orang Tua Setiap orang tumbuh dengan cerita yang berbeda, namun hampir semua dari kita memiliki satu kesamaan: pernah menjadi anak yang hidup di masa ketika orang tua berada di puncak kekuatannya. Entah itu puncak secara ekonomi, mental, atau sekadar puncak kemampuan mereka untuk bermimpi dan berjuang. Masa itu mungkin tidak selalu tampak mewah, tetapi terasa penuh, penuh tawa, penuh kehangatan, dan penuh rasa aman. Waktu berlalu. Kita tumbuh dewasa. Orang tua menua. Dunia berubah. Dan tanpa disadari, yang tersisa dari masa kejayaan itu sering kali hanyalah saksi bisu: barang-barang lama, kebiasaan sederhana, atau kenangan kecil yang tiba-tiba terasa begitu besar artinya. Saksi bisu ini tidak berbicara, namun menyimpan cerita tentang bagaimana orang tua pernah berdiri tegak, bekerja keras, dan berjuang agar anak-anaknya tidak perlu merasakan berat yang sama. Barang-Barang Lama yang Menyimpan Harga Diri Di sudut rumah, mungkin masih ada lemari tua dengan ca...
Baca selengkapnya

Ribuan korban banjir, bantuan asing ditolak, apakah pemerintah mampu?

Upaya Bantuan Internasional untuk Penanganan Bencana di Sumatera Pemerintah Indonesia masih menahan izin masuk bantuan asing yang ditawarkan oleh berbagai lembaga internasional untuk membantu penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Bencana tersebut telah melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025. Hingga kini, kondisi di sejumlah daerah terdampak masih jauh dari pulih. Kondisi Terkini di Wilayah Terdampak Warga setempat mengeluhkan keterbatasan akses jalan akibat infrastruktur yang rusak parah. Selain itu, pasokan makanan dan air bersih juga menjadi persoalan utama, terutama di lokasi-lokasi pengungsian. Ribuan rumah dilaporkan hancur, tersapu banjir bandang, atau tertimbun material longsor. Dampak bencana kian terasa dengan bertambahnya jumlah korban jiwa. Data sementara mencatat bahwa korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah melampaui angka 1.000 orang....
Baca selengkapnya

Viral Kawasan Pasar Pagi Baru Samarinda Tergenang Tempias Air Hujan

Ringkasan Berita: Video genangan air hujan di koridor Pasar Pagi Samarinda viral di media sosial jelang peresmian pasar Seorang pedagang di lantai enam mengeluhkan air masuk ke area pasar saat hujan, padahal baru mulai mengisi barang dagangan Peristiwa ini memicu sorotan publik terhadap kesiapan infrastruktur Pasar Pagi sebagai pusat ekonomi Samarinda. Erfa News Kota Samarinda tengah bersiap menyambut wajah baru salah satu pusat ekonominya, Pasar Pagi.  Belum diresmikan, sebuah rekaman video singkat mendadak menjadi viral di media sosial. Tampak genangan air hujan masuk ke dalam koridor Pasar Pagi baru Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun video tersebut diunggah salah satunya di Instagram @samarindaku, Sabtu (3/1/2026). Video Viral dari Lantai Atas Pasar Pagi Sang pengambil video, yang diduga kuat adalah salah satu pedagang yang baru saja mulai menempati lapaknya, mengarahkan kamera ke arah lorong yang tergenang. Suaranya terdengar jernih di antara rintik hujan, menyampaik...
Baca selengkapnya