Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label politik dan hukum

Alasan Dharma Pongrekun Somasi Pandji Pragiwaksono

JAKARTA, Erfa News – Pernyataan terbuka dari juru bicara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024, Dharma Pongrekun–Kun Wardana, yaitu Ikhsan Tualeka, mendapat perhatian masyarakat. Ia mengirimkan peringatan etis terbuka kepada komedian Pandji Pragiwaksono mengenai materi tersebut stand-up comedy bertajuk Mens Rea yang tayang di platform digital Netflix. Ikhsan menekankan bahwa surat peringatan tersebut bukan dimaksudkan sebagai tindakan hukum. Sebaliknya, hal itu merupakan bentuk protes etis terhadap materi komedi politik yang dianggapnya berpotensi merendahkan pemilih tertentu dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurut Ikhsan, materi Mens Rea bukan hanya mengkritik calon, tetapi juga menyebabkan lelucon yang dianggap meremehkan hak warga dalam memilih politik mereka. Kondisi ini menjadi dasar dari somasi etika terbuka tersebut. "Yang menjadi permasalahan bukanlah perbedaan pandangan politik, tetapi cara berpikir yang meremehkan hak politik sebagian warga,...

Langkah mundur demokrasi? Pemilihan kepala daerah melalui DPRD

Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Alasan yang dikemukakan beragam, mulai dari efisiensi anggaran, stabilitas politik lokal, hingga tingginya ongkos politik dalam pilkada langsung yang dinilai tidak sebanding dengan manfaatnya. Harus diakui, pilkada langsung memang menyisakan banyak persoalan, mulai dari politik uang, polarisasi sosial, hingga tingginya biaya kontestasi. Namun, di balik argumen-argumen tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: Apakah gagasan ini justru membawa kita mundur dari capaian demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Reformasi? Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD ini tidak hadir begitu saja. Ia menguat di tengah fase konsolidasi politik pasca-pemilu, ketika konfigurasi kekuasaan nasional dan daerah tengah ditata ulang. Dalam situasi politik yang semakin pragmatis, sebagian elite melihat mekanisme pemilihan melalui DPRD sebagai jalan pintas untuk menye...

Pemerkosaan di Tempat Kerja Bisa Dipidana

Pelecehan Seksual di Tempat Kerja yang Dilakukan Pimpinan Bisa Dijerat Hukum Pelecehan seksual di tempat kerja, terutama yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan, merupakan tindakan yang sangat merusak martabat dan hak korban. Korban perlu mendapatkan dukungan moral agar berani melaporkan kejadian yang menimpanya. Hal ini penting untuk memberi efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kekerasan serupa. Langkah-Langkah untuk Melaporkan Pelaku Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan korban untuk melaporkan pelaku pelecehan seksual: Pilih Jalur Pelaporan yang Lebih dari Satu Korban tidak harus memilih satu jalur saja. Beberapa opsi dapat dipertimbangkan, seperti: Laporan Pidana ke Polisi Korban bisa melapor ke Kepolisian Republik Indonesia (Polres/Polsek). Dasar hukum yang kuat adalah UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Catatan penting: Status resign tidak menggugurkan laporan. Jabatan pelaku bukan penghalang hukum. Korban b...

Prediksi Adi Prayitno: Isu Ijazah Palsu Jokowi Terus Berlanjut di 2026

Prediksi Adi Prayitno: Isu Ijazah Palsu Jokowi Akan Berlanjut Hingga 2026 Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan keyakinannya bahwa isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan terus menjadi perbincangan hingga tahun 2026. Menurutnya, kasus ini akan memasuki babak baru yang lebih serius, yaitu proses hukum. Adi menegaskan bahwa ia sangat yakin bahwa isu ini tidak akan berhenti di tahun 2026. "Saya termasuk yang yakin 1000 persen bahwa isu soal ijazah itu akan terus berlanjut hingga di 2026," ujarnya dalam tayangan program 'Bola Liar' Kompas TV, Jumat (2/1/2026). Menurut Adi, kasus ijazah Jokowi kini sudah memasuki tahap hukum. Hal ini terjadi karena adanya laporan dari pihak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Dalam waktu beberapa bulan terakhir, kasus ini masih ramai diperdebatkan antara kubu Jokowi dan kubu Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, serta para penuding ijazah Jokowi lainnya. Kini, Ro...

Aria Bima Pimpin DPC PDIP Solo, Gantikan FX Rudy, Lebih 20 Tahun Berkiprah di Senayan

Pergantian Kepemimpinan PDIP Solo: Aria Bima Jadi Ketua Baru Peta kekuatan politik di tubuh PDI Perjuangan Kota Solo kini resmi memasuki babak baru. Penunjukan Yohanes Aria Bima Trihastoto sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo untuk masa bakti 2026–2030 menandai perubahan besar dalam struktur partai di kota ini. Aria Bima menggantikan FX Hadi Rudyatmo, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua DPC PDIP Solo selama periode yang cukup panjang. FX Rudy dikenal sebagai figur yang selalu mendapat kepercayaan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, dengan penunjukan Aria Bima, PDIP Solo kini memiliki pemimpin baru yang akan membawa arah baru bagi partai di kota tersebut. Siapa Aria Bima? Aria Bima atau Yohanes Aria Bima Trihastoto adalah seorang politisi senior PDIP yang telah lebih dari dua puluh tahun berkiprah di Senayan. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI periode 2024–2029. Posisi ini menjadikannya sebagai tokoh penting dalam pe...

Ketegangan Partai dan Ormas 2025: Persaingan Kursi, Pergeseran, dan Perdamaian

Dinamika Partai Politik dan Ormas di Indonesia Tahun 2025 Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh dinamika bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) besar di Indonesia. Berbagai konflik internal muncul ke permukaan, mulai dari pemberhentian pimpinan, dualisme kepengurusan, gugatan hukum, hingga pergeseran kader lintas partai. Di balik ketegangan tersebut, upaya rekonsiliasi dan penataan ulang organisasi menjadi penanda penting perjalanan demokrasi internal sepanjang tahun ini. Konflik Internal PBNU: Penggulingan Gus Yahya Salah satu dinamika paling menyita perhatian publik pada 2025 adalah konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Polemik bermula dari penyelenggaraan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang menghadirkan Peter Berkowitz, tokoh yang dikaitkan dengan Zionisme. Langkah tersebut memicu reaksi keras dari internal PBNU. Dalam rapat Pengurus Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025, tindakan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staqu...

Istri Kasatpol PP Diserang Emak-emak di Rumah Dinas, Polisi Kewalahan

Peristiwa Pemecah Kondisi di Rumah Dinas Kasatpol PP Pangkalpinang Peristiwa yang terjadi di rumah dinas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Pangkalpinang menjadi sorotan publik setelah istri dari Efran, Dini, digeruduk oleh sekelompok emak-emak. Kejadian ini bermula dari unggahan media sosial Dini yang memicu konflik dengan beberapa kelompok ibu-ibu selama berbulan-bulan. Awal Mula Konflik Menurut keterangan kuasa hukum Dini, Fitriadi, unggahan Instagram Story Dini tidak menyebutkan nama siapa pun dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu. Namun, kelompok Ibu Suri Wakanda Cs merasa tersinggung dan menganggap unggahan tersebut ditujukan kepada mereka. Hal ini memicu kemarahan dan akhirnya memicu keributan di lokasi kejadian. Pada Jumat (19/12/2025) malam, Ibu Suri Wakanda bersama tiga rekannya mendatangi kediaman Efran. Kedatangan tersebut disertai siaran langsung melalui media sosial TikTok yang menarik perhatian ratusan orang, sehingga memicu kerumunan massa, may...

Prabowo turun tangan tengahi polemik larangan polisi isi jabatan sipil K/L

Erfa News , JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk menengahi polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 usai Kapolri Listyo Sigit menerbitkan Perpol No.10/2025. Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menuntaskan polemik terkait jabatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar struktur. "Penyusunan PP jelas akan lebih cepat dibanding menyusun UU. Karena itu, Presiden memilih pengaturan melalui PP," kata Yusril dilansir dari Antara , Senin (22/12/2025). Dia mengatakan langkah penyusunan PP dipilih dibandingkan langsung merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), agar pembahasannya terfokus. Dia menjelaskan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara tegas mengatur bahwa jabatan ...

Serang Netanyahu, Liberman: Kesalahan akan Terungkap Sendiri

Erfa News.CO.ID, JAKARTA — Ketika kepercayaan publik mulai runtuh dan luka nasional belum sepenuhnya sembuh, cara sebuah negara mencari kebenaran menjadi ujian moral yang sangat penting. Di Israel, rencana penyelidikan atas kegagalan menjelang serangan 7 Oktober justru memicu kemarahan luas, karena sosok yang paling dipertanyakan kini ingin memimpin proses pencarian jawaban itu sendiri. Kabar bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan memimpin penyelidikan atas kegagalan pemerintahannya sendiri menjelang serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 menuai kritik tajam dari berbagai kalangan di seluruh Israel. Seruan untuk membentuk komisi penyelidikan negara, yang dipimpin oleh hakim Mahkamah Agung yang masih menjabat atau yang telah pensiun, telah menggema sejak serangan tersebut terjadi. Tokoh-tokoh militer senior, keluarga dari para korban yang tewas atau ditawan pada 7 Oktober, serta hasil jajak pendapat publik Israel secara luas mendukung pembentukan komisi peny...

4 cara Susno Duadji ungkap pembunuh Maman Suherman, cek pesan WA saksi dan korban

Kasus Pembunuhan Anak Politisi PKS di Banten Pembunuhan MAHM (9 tahun), putra dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maman Suherman, terjadi di rumahnya yang berada di Perumahan BBS 3, Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Kejadian tragis ini terungkap pada Selasa (16/12/2025), saat korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kamar rumahnya. Tubuh MAHM dipenuhi luka tusukan akibat benda tajam dengan total 19 luka, serta tiga luka memar yang diduga disebabkan oleh benda tumpul. Selain itu, bercak darah juga ditemukan di sejumlah sudut rumah, mengindikasikan bahwa kekerasan terjadi di lebih dari satu titik. Polisi menyatakan bahwa kematian bocah tersebut bukan disebabkan oleh aksi perampokan. Meskipun hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan, polisi telah memperoleh titik terang terkait identitas terduga pelaku. Namun, penyelidikan masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu tantangan utama adalah tidak ditemukannya senjata atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. ...

Setelah Diperiksa Ahli Forensik, Guru Besar UNJ Kritik Polda Metro yang Baru Tunjukkan Ijazah Jokowi

Kritik terhadap Penanganan Kasus Ijazah Presiden Jokowi Guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof Ciek Julyati Hisyam, kembali menyampaikan kritiknya terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam sebuah program "Catatan Demokrasi" di tvOne, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Polda Metro Jaya yang baru menunjukkan ijazah Jokowi kepada Roy Suryo Cs dalam gelar perkara khusus pada Senin (15/12/2025). Menurut Ciek, seharusnya penyidik sudah menunjukkan ijazah asli Jokowi dari awal pemeriksaan pelapor dan terlapor. Ia menilai bahwa ijazah tersebut seharusnya bisa diperiksa oleh Roy Suryo dan timnya agar dapat dibuktikan keasliannya. Proses Pemeriksaan Ijazah Jokowi Ciek mengungkapkan bahwa ijazah Jokowi sebenarnya ada di tangan Presiden, tetapi dalam proses pemeriksaan, ijazah tersebut tidak pernah ditunjukkan secara langsung kepada Roy Suryo. Menurutnya, ini menjadi pertanyaan besar mengapa ijazah tidak diserahkan seja...

Modus Licik TRM Terbongkar, Mantan Jaksa Tipu Warga Ratusan Juta dan Simpan Senjata Api

Penangkapan Mantan Jaksa yang Menipu Warga di Pamulang TRM (49), mantan jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat pada 2009 silam, ditangkap oleh pihak berwajib setelah terbukti melakukan aksi penipuan terhadap warga di wilayah Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Aksi TRM ini dilakukan dengan modus yang cukup licik, yaitu mengaku sebagai staf ahli jaksa agung berpangkat bintang satu. Hal ini membuat korban percaya bahwa TRM memiliki koneksi dan kemampuan untuk membantu mengurus perkara hukum. Modus Penipuan yang Dilakukan TRM Dari hasil interogasi yang dilakukan, TRM mengaku bahwa uang sebesar Rp310 juta yang diamankan merupakan hasil dari kejahatannya dalam menipu seseorang untuk mengurus perkara hukum. Sebagian dari uang tersebut sudah dimasukkan ke rekening pribadinya, sehingga hanya tersisa uang tunai sebesar Rp283 juta yang diamankan. Selain uang tunai, pihak kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti lainnya, antara lain: Satu buah handphone merek Nokia Sa...