Langsung ke konten utama

Pemerkosaan di Tempat Kerja Bisa Dipidana

Pemerkosaan di Tempat Kerja Bisa Dipidana

Pelecehan Seksual di Tempat Kerja yang Dilakukan Pimpinan Bisa Dijerat Hukum

Pelecehan seksual di tempat kerja, terutama yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan, merupakan tindakan yang sangat merusak martabat dan hak korban. Korban perlu mendapatkan dukungan moral agar berani melaporkan kejadian yang menimpanya. Hal ini penting untuk memberi efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kekerasan serupa.

Langkah-Langkah untuk Melaporkan Pelaku

Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan korban untuk melaporkan pelaku pelecehan seksual:

  • Pilih Jalur Pelaporan yang Lebih dari Satu Korban tidak harus memilih satu jalur saja. Beberapa opsi dapat dipertimbangkan, seperti:

    • Laporan Pidana ke Polisi Korban bisa melapor ke Kepolisian Republik Indonesia (Polres/Polsek). Dasar hukum yang kuat adalah UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

    • Catatan penting:

      • Status resign tidak menggugurkan laporan.
      • Jabatan pelaku bukan penghalang hukum.
      • Korban bisa meminta penyidik perempuan.
      • Jika ditolak atau dipersulit, korban bisa meminta SP2HP tertulis.

    • Lapor ke Lembaga Perlindungan Korban Ini sangat dianjurkan, terutama jika korban trauma. Contoh lembaga yang bisa dihubungi antara lain:

      • Komnas Perempuan
      • UPTD PPA (di tingkat daerah)
      • LSM pendamping korban kekerasan seksual (LBH, dll) Di lembaga ini, korban akan mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis.

    • Laporan Etik / Administratif Jika kantor pelaku adalah Instansi pemerintah, korban bisa melapor ke Inspektorat/KASN. Jika kantor pelaku adalah swasta, korban bisa melapor ke HR pusat, holding, Dewan Direksi, Komisaris, atau Asosiasi Profesi bila ada.

    • Meski korban sudah resign, pelaku tetap bisa dikenai sanksi etik.
    • Jika takut atau trauma, korban bisa datang didampingi atau menghubungi dulu lembaga pendamping dan meminta laporan dibuat tanpa konfrontasi langsung.

Hal yang Perlu Ditegaskan

  • Resign bukan tanda setuju
  • Diam dulu bukan berarti lemah
  • Jabatan tinggi tidak memberi kekebalan
  • Korban berhak melapor kapan pun selama belum daluwarsa
  • Korban berhak atas pemulihan psikologis

Contoh Kalimat Awal Saat Melapor

Jika korban bingung harus bicara bagaimana: “Saya ingin melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh atasan saya saat saya masih bekerja di perusahaan tersebut. Saya sudah mengundurkan diri, tetapi peristiwa dan dampaknya masih saya alami sampai sekarang.”

Selama Ini Memilih Diam

Banyak korban pelecehan seksual terpaksa memilih diam karena takut akan konsekuensi lebih buruk. Salah satu risiko yang muncul adalah ke RibuTan, yang membuat korban mengalami trauma berkepanjangan. Banyak korban memilih resign atau keluar dari tempat kerjanya karena merasa takut jika kasus tersebut dibongkar akan ada stigma negatif terhadap dirinya.

Parahnya lagi, jika pelaku adalah seorang pimpinan di tempat kerja korban, korban memiliki risiko lebih besar bila mengungkap kasus tersebut karena adanya relasi kuasa, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Efek Sosial

Mungkin sebagian besar rekan kerja atau karyawan di lingkungan kantor tersebut tidak percaya bahwa pimpinan tersebut pelaku pelecehan seksual. Bahkan, beberapa di antaranya bisa jadi menyalahkan korban dan melakukan pembelaan terhadap pelaku yang dianggap sebagai junjungan mereka.

Pelaku dan anak buahnya yang selalu menganggap pelaku adalah sosok yang baik hati itu lupa, keluarga mereka bahkan suatu saat kelak bisa saja berada dalam posisi korban.

UU Ketenagakerjaan

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Jerat pidana bagi pelaku menurut Pasal 6 huruf c UU TPKS adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta.

Sedangkan menurut KUHP lama yang masih berlaku dan KUHP baru yakni UU 1/2023 yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan, dapat dijerat dengan pasal berikut ini: * Pasal 294 ayat (2) angka 1 KUHP
* Pasal 418 ayat (2) huruf a UU 1/2023

Dipidana dengan pidana yang sama (yaitu pidana penjara paling lama 7 tahun).

Hak Korban

Di dalam UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Setiap pekerja, baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan di tempat kerja, termasuk kekerasan yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Label:

Postingan populer dari blog ini

Saksi Bisu Masa Kejayaan Orang Tua

Saksi Bisu Masa Kejayaan Orang Tua Setiap orang tumbuh dengan cerita yang berbeda, namun hampir semua dari kita memiliki satu kesamaan: pernah menjadi anak yang hidup di masa ketika orang tua berada di puncak kekuatannya. Entah itu puncak secara ekonomi, mental, atau sekadar puncak kemampuan mereka untuk bermimpi dan berjuang. Masa itu mungkin tidak selalu tampak mewah, tetapi terasa penuh, penuh tawa, penuh kehangatan, dan penuh rasa aman. Waktu berlalu. Kita tumbuh dewasa. Orang tua menua. Dunia berubah. Dan tanpa disadari, yang tersisa dari masa kejayaan itu sering kali hanyalah saksi bisu: barang-barang lama, kebiasaan sederhana, atau kenangan kecil yang tiba-tiba terasa begitu besar artinya. Saksi bisu ini tidak berbicara, namun menyimpan cerita tentang bagaimana orang tua pernah berdiri tegak, bekerja keras, dan berjuang agar anak-anaknya tidak perlu merasakan berat yang sama. Barang-Barang Lama yang Menyimpan Harga Diri Di sudut rumah, mungkin masih ada lemari tua dengan ca...
Baca selengkapnya

Ribuan korban banjir, bantuan asing ditolak, apakah pemerintah mampu?

Upaya Bantuan Internasional untuk Penanganan Bencana di Sumatera Pemerintah Indonesia masih menahan izin masuk bantuan asing yang ditawarkan oleh berbagai lembaga internasional untuk membantu penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Bencana tersebut telah melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025. Hingga kini, kondisi di sejumlah daerah terdampak masih jauh dari pulih. Kondisi Terkini di Wilayah Terdampak Warga setempat mengeluhkan keterbatasan akses jalan akibat infrastruktur yang rusak parah. Selain itu, pasokan makanan dan air bersih juga menjadi persoalan utama, terutama di lokasi-lokasi pengungsian. Ribuan rumah dilaporkan hancur, tersapu banjir bandang, atau tertimbun material longsor. Dampak bencana kian terasa dengan bertambahnya jumlah korban jiwa. Data sementara mencatat bahwa korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah melampaui angka 1.000 orang....
Baca selengkapnya

Viral Kawasan Pasar Pagi Baru Samarinda Tergenang Tempias Air Hujan

Ringkasan Berita: Video genangan air hujan di koridor Pasar Pagi Samarinda viral di media sosial jelang peresmian pasar Seorang pedagang di lantai enam mengeluhkan air masuk ke area pasar saat hujan, padahal baru mulai mengisi barang dagangan Peristiwa ini memicu sorotan publik terhadap kesiapan infrastruktur Pasar Pagi sebagai pusat ekonomi Samarinda. Erfa News Kota Samarinda tengah bersiap menyambut wajah baru salah satu pusat ekonominya, Pasar Pagi.  Belum diresmikan, sebuah rekaman video singkat mendadak menjadi viral di media sosial. Tampak genangan air hujan masuk ke dalam koridor Pasar Pagi baru Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun video tersebut diunggah salah satunya di Instagram @samarindaku, Sabtu (3/1/2026). Video Viral dari Lantai Atas Pasar Pagi Sang pengambil video, yang diduga kuat adalah salah satu pedagang yang baru saja mulai menempati lapaknya, mengarahkan kamera ke arah lorong yang tergenang. Suaranya terdengar jernih di antara rintik hujan, menyampaik...
Baca selengkapnya