Upaya Bantuan Internasional untuk Penanganan Bencana di Sumatera
Pemerintah Indonesia masih menahan izin masuk bantuan asing yang ditawarkan oleh berbagai lembaga internasional untuk membantu penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Bencana tersebut telah melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025. Hingga kini, kondisi di sejumlah daerah terdampak masih jauh dari pulih.
Kondisi Terkini di Wilayah Terdampak
Warga setempat mengeluhkan keterbatasan akses jalan akibat infrastruktur yang rusak parah. Selain itu, pasokan makanan dan air bersih juga menjadi persoalan utama, terutama di lokasi-lokasi pengungsian. Ribuan rumah dilaporkan hancur, tersapu banjir bandang, atau tertimbun material longsor. Dampak bencana kian terasa dengan bertambahnya jumlah korban jiwa.
Data sementara mencatat bahwa korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah melampaui angka 1.000 orang. Sementara itu, ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang dan diduga tertimbun lumpur serta reruntuhan.
Kondisi di pengungsian semakin memprihatinkan. Banyak warga mengaku mengalami kelaparan dan sangat berharap bantuan segera tiba. Di tengah keterbatasan logistik, sebagian pengungsi mulai terserang penyakit seperti demam, batuk, dan infeksi saluran pernapasan. Jumlah pengungsi juga terus bertambah di beberapa titik, salah satunya di Gedung Olahraga (GOR) Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Posko tersebut kini menampung ribuan warga terdampak yang kehilangan tempat tinggal.
Pemerintah Mampu Menangani Bencana?
Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meyakini pemerintah masih mampu menangani bencana tersebut. Ia menyatakan bahwa ketika pemerintah belum memberikan lampu hijau terkait bantuan asing, artinya sudah memiliki kemampuan untuk menakar segala permasalahannya. Ia menilai surat Aceh ke dua lembaga PBB tersebut tidak perlu ditanggapi berlebihan.
"Pemerintah harus fokus dan bergerak secara cepat, tepat, serta simultan agar keluhan-keluhan masyarakat terdampak banjir bisa tertangani sesegera mungkin," ujarnya. Legislator NasDem ini juga berharap Kementerian Dalam Negeri dapat berkomunikasi dengan Pemerintah Aceh terkait surat tersebut agar tidak ada persepsi yang berbeda.
Aceh Meminta Bantuan UNDP dan UNICEF
Sementara itu, UNDP Indonesia telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Minggu (14/12/2025). Saat ini, UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terdampak seiring dengan mandat UNDP mengenai pemulihan dini (early recovery).
UNICEF juga menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.
Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. "UNICEF tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait," tulisnya.
Tidak Usah Dijadikan Perdebatan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, meminta langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan dari dua lembaga PBB untuk menangani bencana tidak perlu dipersoalkan. "Tidak usah dijadikan perdebatan, yang penting satu nyawa lagi bisa tertolong adalah keharusan," katanya.
Menurut Dede, dalam kondisi darurat bencana, pemerintah daerah berhak meminta bantuan dari pihak mana pun. Terlebih, kondisi medan yang sulit kerap menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan. "Artinya, Pemda pasti berusaha semaksimal mungkin mendapat bantuan dari mana saja," ujar politikus Partai Demokrat ini.
Ia menegaskan, bantuan harus dipandang sebagai upaya pertolongan mencegah korban lebih banyak. "Kita yakinkan juga bahwa pemerintah dan presiden sudah melakukan upaya maksimal menangani kondisi. Negara lain pun juga sudah menawarkan bantuan," tegas Dede.
Update Korban Jiwa dan Pengungsi
Untuk diketahui, per Senin sore, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) Kebencanaan BNPB Abdul Muhari memberikan update informasi terkait jumlah korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Abdul Muhari menyebut, jumlah korban jiwa bertambah 14 orang sehingga total keseluruhan menjadi 1.030 orang. Rinciannya, tujuh jasad ditemukan di Aceh, enam jasad di Sumut, dan satu jasad di Sumbar. Jumlah korban hilang adalah 206 orang, berkurang dari hari sebelumnya yang berjumlah 212 jiwa.
Jumlah pengungsi juga sudah berkurang dibandingkan pada hari Minggu kemarin. "Jumlah pengungsi per hari Minggu 14 Desember itu 624.670 jiwa, saat ini berkurang menjadi 608.940 jiwa. Ini proporsi jumlah terbesar masih di Provinsi Aceh, sebanyak 572.862 jiwa," tutur Abdul.
Prabowo Klaim Masih Mampu Mengatasi Bencana
Presiden RI Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), dengan salah satu agenda utama membahas penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dalam pengantarnya, Presiden mengungkapkan sejumlah pimpinan negara sahabat telah menawarkan bantuan kepada Indonesia.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan,” ujarnya. Prabowo mengapresiasi kepedulian tersebut, namun menegaskan bahwa Indonesia masih mampu menangani bencana secara mandiri. “Saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” tegasnya.
Presiden juga menyampaikan komitmennya untuk terus memantau penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia berencana rutin mengunjungi wilayah terdampak minimal sekali setiap pekan. Hingga kini, Prabowo tercatat sudah tiga kali mengunjungi Aceh, dua kali ke Sumatera Utara, dan sekali ke Sumatera Barat.
Dalam sidang tersebut, Prabowo menekankan bahwa bencana harus dihadapi dengan kewaspadaan, mengingat perubahan iklim global menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi lingkungan. “Climate change memengaruhi lingkungan hidup kita menjadi masalah global, masalah planet, sehingga membuat kita harus semakin kuat, semakin tegar, semakin waspada,” katanya.